![]() |
| Foto rumah bos Uday yang disebut-sebut diduga berkaitan dengan kepemilikan atau pengelolaan kegiatan tambang dan pengolahan emas ilegal. (Foto/dok/JKNews,20/11/2026). |
Aktivitas yang diduga berkaitan dengan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kampung Gunung Dahu, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
Informasi awal yang dihimpun mengarah pada dugaan adanya kegiatan penambangan emas beserta aktivitas pengolahan material tambang menggunakan mesin yang dikenal masyarakat sebagai gulundung. Selain keberadaan lokasi pengolahan, pasokan bahan baku yang diduga berasal dari aktivitas pertambangan juga menjadi persoalan yang perlu ditelusuri.
Dalam informasi yang diterima redaksi, seorang bernama Uday disebut-sebut diduga berkaitan dengan kepemilikan atau pengelolaan kegiatan tersebut. Namun, hubungan yang bersangkutan dengan lokasi penambangan maupun pengolahan belum dapat dipastikan. Karena itu, diperlukan klarifikasi langsung serta pemeriksaan dokumen perizinan oleh instansi berwenang.
GULUNDUNG DAN ALIRAN BAHAN BAKU MENJADI PERTANYAAN
Pengolahan material yang diduga mengandung emas bukan sekadar persoalan keberadaan mesin. Aparat perlu menelusuri dari mana material tersebut diperoleh, siapa pemasoknya, bagaimana proses pengangkutannya, dan apakah kegiatan pengolahan memiliki dasar perizinan yang sah.
Gulundung merupakan istilah yang lazim digunakan untuk menyebut perangkat penggilingan material tambang. Dalam proses pengolahan bijih emas, material biasanya dihancurkan atau digiling untuk memisahkan kandungan mineralnya.
Namun, legalitas kegiatan tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan mesin. Sumber bahan baku, status wilayah tambang, izin usaha, izin pengolahan, serta pengelolaan limbah harus diperiksa secara menyeluruh.
Apabila bahan baku berasal dari penambangan tanpa izin, pihak yang menampung, mengolah, mengangkut, atau memperjualbelikan mineral tersebut juga berpotensi menghadapi konsekuensi hukum sesuai peran dan bukti keterlibatannya.
ANCAMAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG MINERBA
Kegiatan pertambangan mineral dan pengolahannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Beberapa ketentuan yang relevan untuk diperiksa aparat antara lain:
- Pasal 158 UU Minerba. Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
- Pasal 161 UU Minerba.Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan, maupun penjualan mineral yang tidak berasal dari pemegang izin atau sumber yang sah sebagaimana ditentukan undang-undang dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
- Ketentuan perizinan usaha pertambangan. Aktivitas penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan harus memenuhi ketentuan perizinan sesuai jenis serta tahapan kegiatan usahanya.
Dengan demikian, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalannya tidak hanya menyangkut pihak yang melakukan penggalian, tetapi juga dapat mencakup mata rantai pasokan dan pengolahan material tambang.
Penentuan pasal yang diterapkan tetap menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen perizinan, asal-usul mineral, dan alat bukti.
POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN TAK BOLEH DIABAIKAN
Selain aspek perizinan, kegiatan pengolahan emas perlu diperiksa dari sisi lingkungan hidup.
Pengolahan bijih emas dapat melibatkan bahan kimia tertentu, bergantung pada metode yang digunakan. Apabila pengelolaan bahan kimia dan limbah tidak sesuai ketentuan, terdapat risiko pencemaran tanah, air, serta gangguan terhadap kesehatan masyarakat sekitar.
Karena itu, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat mesin dan material yang berada di lokasi. Instansi lingkungan hidup perlu menelusuri penggunaan bahan kimia, tempat pembuangan limbah, kondisi saluran air, serta dokumen persetujuan lingkungan yang diwajibkan.
Jangan sampai aktivitas ekonomi yang diduga berlangsung tanpa pengawasan justru meninggalkan persoalan lingkungan yang harus ditanggung masyarakat.
APARAT DAN INSTANSI TERKAIT DIMINTA TURUN KE LAPANGAN
JURNAL KEADILAN NEWS mendesak instansi terkait untuk segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap dugaan aktivitas pertambangan dan pengolahan emas di Kampung Gunung Dahu, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung.
Pemeriksaan perlu dilakukan secara terpadu dengan menelusuri:
- Legalitas lokasi dan status wilayah pertambangan.
- Kepemilikan serta perizinan kegiatan penambangan.
- Legalitas mesin dan kegiatan pengolahan atau gulundung.
- Asal-usul dan jalur distribusi bahan baku mineral.
- Pihak yang memasok, menampung, mengolah, dan memperjualbelikan hasil tambang.
- Pengelolaan limbah serta potensi pencemaran lingkungan.
Penegakan hukum juga harus dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih. Tidak boleh ada pihak yang kebal terhadap pemeriksaan apabila ditemukan bukti pelanggaran.
HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI
Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, redaksi JURNAL KEADILAN NEWS membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Uday maupun pihak-pihak yang disebut dalam informasi awal.
Redaksi juga meminta keterangan dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, instansi pertambangan yang berwenang, serta aparat penegak hukum mengenai status perizinan dan tindak lanjut atas dugaan aktivitas tersebut.
Sampai berita ini disusun, dugaan kepemilikan, legalitas kegiatan, dan asal-usul bahan baku masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
CATATAN REDAKSI
Sumber daya mineral merupakan kekayaan alam yang pengelolaannya harus tunduk pada hukum dan memperhatikan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
Apabila benar terdapat aktivitas pertambangan dan pengolahan emas tanpa izin, penertiban tidak seharusnya menunggu sampai muncul kerusakan lingkungan atau konflik di tengah masyarakat.
Publik berhak mengetahui apakah kegiatan tersebut legal, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana negara menjalankan fungsi pengawasannya.
RED//dhie
JURNAL KEADILAN NEWS
Adil Mengungkap Fakta



Social Header