"Pemkab Bogor Petakan Klaster Perikanan dan Peternakan, Mampukah Wujudkan Target Lumbung Pangan Jabar?"

Rudy Susmanto Fokuskan Pengembangan Perikanan dan Peternakan Berbasis Zonasi Wilayah (Foto/dok/JKNews, 20 Juni 2026).

BOGOR||JURNAL KEADILAN NEWS|| Pemerintah Kabupaten Bogor mulai mematangkan strategi pengembangan sektor perikanan dan peternakan melalui pemetaan ulang potensi unggulan di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa Kabupaten Bogor memiliki sumber daya yang besar pada sektor perikanan dan peternakan yang perlu dikelola secara terarah melalui sistem zonasi komoditas.

Menurut Rudy, keberhasilan pengembangan sektor pangan tidak hanya bergantung pada produksi, tetapi juga pada ketersediaan benih berkualitas, dukungan pemerintah, serta kepastian pasar bagi para pelaku usaha di tingkat masyarakat.

“Sinergi yang baik pada sistem pembenihan dan pemetaan potensi wilayah yang akurat adalah kunci. Kami optimistis langkah ini mampu mendorong Kabupaten Bogor menjadi lumbung pangan utama di Jawa Barat,” ujar Rudy Susmanto.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Pemkab Bogor, Kecamatan Cijeruk ditetapkan sebagai sentra pengembangan ikan hias seperti koi, koki, dan ikan emas. Sementara Kecamatan Kemang difokuskan untuk budidaya ikan lele.

Adapun Kecamatan Rancabungur diarahkan menjadi pusat pengembangan ikan patin dan nila, sedangkan Kecamatan Pamijahan diproyeksikan sebagai sentra budidaya ikan lokal unggulan.

Pada sektor peternakan, Kecamatan Rumpin dan Jasinga menjadi wilayah prioritas pengembangan peternakan ayam skala besar guna mendukung kebutuhan pangan daerah.
Pemerintah Kabupaten Bogor berharap pembagian klaster tersebut mampu menciptakan spesialisasi wilayah sehingga para pembudidaya dan peternak dapat lebih fokus meningkatkan produktivitas sesuai potensi daerah masing-masing.

Selain melakukan pemetaan, Pemkab Bogor juga berkomitmen memperkuat sektor hulu melalui penyediaan benih unggul dan pendampingan teknis. Sementara pada sektor hilir, pemerintah daerah akan memperluas akses pemasaran agar hasil produksi masyarakat memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan terserap secara berkelanjutan.

Kebijakan berbasis klaster ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pangan daerah, tetapi juga membuka peluang usaha baru, memperkuat daya saing produk lokal, serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga ke wilayah perbatasan Kabupaten Bogor.

(RED)dhie