 |
| Lonjakan aset tanah dan bangunan hingga puluhan miliar rupiah memicu pertanyaan publik, sementara desakan audit kepada KPK dan Kejaksaan menggema di media sosial. (Foto/dok/JKNews, 21 Juni 2026) |
Perbincangan tersebut semakin ramai setelah akun Instagram @kasuspedia mengunggah data yang membandingkan perkembangan harta Jaro Ade dari tahun ke tahun. Unggahan itu memicu beragam respons masyarakat, termasuk desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan audit serta penelusuran lebih lanjut terhadap pertumbuhan aset yang tercatat dalam LHKPN.
Berdasarkan data yang beredar dan dikutip dari ulasan akun tersebut, total kekayaan Jaro Ade pada 2018 tercatat sekitar Rp4,78 miliar. Sementara dalam LHKPN 2024, nilai kekayaannya dilaporkan mencapai Rp62,14 miliar. Artinya, terdapat kenaikan lebih dari Rp57 miliar dalam rentang waktu enam tahun.
Meski pada pelaporan berikutnya total kekayaan tercatat turun menjadi sekitar Rp57,7 miliar, perhatian publik justru tertuju pada sektor aset tanah dan bangunan yang terus menunjukkan tren peningkatan.
Pada 2018, nilai aset tanah dan bangunan yang dilaporkan berada di kisaran Rp4,7 miliar. Angka tersebut melonjak menjadi Rp45,9 miliar pada 2024 dan kembali meningkat hingga mencapai sekitar Rp50,7 miliar pada 2025.
Kondisi ini menjadi perhatian karena dalam periode yang sama Jaro Ade juga memegang posisi strategis sebagai Ketua Tim Percepatan Pengadaan Lahan Kabupaten Bogor. Jabatan tersebut menempatkannya sebagai figur penting dalam koordinasi sejumlah proyek pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur prioritas daerah.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian publik adalah pengadaan lahan Jalan Tambang Bogor Barat yang disebut memiliki nilai anggaran mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, terdapat sejumlah proyek lain yang juga melibatkan proses pengadaan lahan dengan nilai anggaran yang tidak kecil.
Di tengah sorotan tersebut, publik juga menyoroti daftar kendaraan yang tercantum dalam LHKPN. Sejumlah kendaraan premium keluaran terbaru tercatat sebagai bagian dari aset yang dilaporkan.
Meski seluruh harta tersebut telah dilaporkan melalui mekanisme resmi LHKPN sebagaimana kewajiban penyelenggara negara, sebagian masyarakat menilai bahwa keterbukaan data tersebut justru perlu diikuti dengan penjelasan yang lebih rinci agar tidak menimbulkan spekulasi di ruang publik.
Desakan audit dan penelusuran pun bergema di kolom komentar media sosial. Sejumlah warganet secara terbuka menandai akun resmi KPK dan Kejaksaan RI, meminta agar dilakukan verifikasi terhadap kewajaran pertumbuhan aset yang dilaporkan.
"Tolong diaudit itu kenaikan hartanya wajar atau tidak," tulis salah satu akun.
Akun lain juga meminta aparat penegak hukum menelaah data yang telah dipublikasikan melalui LHKPN untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum maupun konflik kepentingan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Wakil Bupati Bogor Jaro Ade terkait ramainya sorotan publik tersebut. Demikian pula KPK maupun Kejaksaan RI belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait desakan audit yang berkembang di media sosial.
Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, fenomena ini menunjukkan bahwa publik semakin aktif mengawasi pejabat negara, terutama terkait transparansi kekayaan dan akuntabilitas penggunaan kewenangan publik.
Dalam negara demokrasi, pengawasan masyarakat merupakan bagian penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara terbuka, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(RED)dhie
Social Header