Ada Apa dengan LHKPN Ketua DPRD Bogor? Selisih Kekayaan Hanya Rp10 Juta dalam Setahun.

Ketika Harta Anggota DPRD Bogor Naik-Turun Miliaran, LHKPN Sastra Winara Tetap di Angka Rp1,9 Miliar. (Foto/dok/JKNews, 21 Juni 2026).

BOGOR||JURNAL KEADILAN NEWS|| Publik kembali menyoroti data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota DPRD Kabupaten Bogor periode 2024–2025. Di tengah naik-turunnya nilai kekayaan para legislator hingga mencapai miliaran rupiah, terdapat satu fenomena yang menarik perhatian, yakni stabilitas harta Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara.

Data yang beredar melalui publikasi akun informasi lokal dan bersumber dari e-LHKPN KPK menunjukkan bahwa total kekayaan Sastra Winara pada pelaporan tahun 2024 tercatat sebesar Rp1.948.000.000. Sementara pada pelaporan tahun 2025, jumlah tersebut berada di angka Rp1.937.000.000.

Artinya, dalam rentang satu tahun, kekayaan Ketua DPRD Kabupaten Bogor hanya mengalami perubahan sebesar Rp10 juta atau sekitar 0,5 persen dari total harta yang dilaporkan.

Paling Minim Perubahannya

Jika dibandingkan dengan 54 anggota DPRD Kabupaten Bogor lainnya, angka tersebut tergolong sangat kecil. Sejumlah legislator tercatat mengalami lonjakan maupun penurunan kekayaan hingga miliaran rupiah dalam periode yang sama.

Sebagai contoh, anggota DPRD dari Partai Gerindra, Beben Suhendar, tercatat mengalami kenaikan harta lebih dari Rp3,5 miliar. Sementara anggota DPRD dari Partai NasDem, Azwar Anas, tercatat mengalami penurunan hingga lebih dari Rp7,5 miliar.

Di tengah fluktuasi tersebut, grafik kekayaan Sastra Winara terlihat nyaris datar dan menjadi salah satu yang paling stabil dalam keseluruhan data pelaporan tahun 2024–2025.

Kontras dengan Rekan Satu Fraksi

Fenomena tersebut semakin menarik ketika dibandingkan dengan anggota DPRD dari fraksi dan daerah pemilihan yang sama.

Di Dapil Bogor 5 dari Partai Gerindra, misalnya, Sarni tercatat memiliki kekayaan Rp11,663 miliar pada tahun 2024 dan menjadi Rp9,313 miliar pada tahun 2025, atau mengalami penurunan sekitar Rp2,350 miliar dalam satu tahun.

Perbedaan pola pelaporan ini menunjukkan bahwa dinamika aset para anggota legislatif memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari yang mengalami perubahan signifikan hingga yang relatif stabil.

Menjadi Perhatian Publik

Berdasarkan data keseluruhan DPRD Kabupaten Bogor, dari 55 anggota dewan yang melaporkan LHKPN:

• 34 anggota mengalami kenaikan harta;
• 13 anggota mengalami penurunan;
• 8 anggota tercatat sebagai data baru atau relatif tetap.

Di tengah tren tersebut, stabilitas LHKPN Ketua DPRD Kabupaten Bogor menjadi perhatian tersendiri bagi publik. Sebagai pimpinan lembaga legislatif daerah, konsistensi angka pelaporan Sastra Winara memunculkan berbagai tanggapan dan interpretasi di masyarakat.

Terlepas dari beragam penilaian yang muncul, data LHKPN merupakan instrumen penting transparansi publik yang memungkinkan masyarakat memantau perkembangan harta kekayaan para penyelenggara negara dari waktu ke waktu sebagai bagian dari pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

(RED)dhie